Nama : Anton Satria B
Kelas : 3 IC 03
Mata Kuliah : Etika Profesi

Sebutan Profesi Ir. Dan Sertifikasi Keprofesionalan
1. PENDAHULUAN
1.1 SEBUTAN PROFESI
1.1.1 Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dimulai oleh Pengurus Pusat masa bakti 1994 – 1999, menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Program Insinyur Profesional.
Dalam program ini diperkenalkan ke tengah-tengah masyarakat :
1.1.1.1 Sebutan (gelar) profesi yang baru, yaitu Insinyur.
1.1.1.2 Sertifikat keprofesionalan yang baru, yaitu Insinyur Profesional.

1.1.2 Seperti diketahui, ada perbedaan antara :
1.1.2.1 Gelar Akademis yaitu gelar yang diperoleh setelah menamatkan pendidikan akademis, seperti misalnya Sarjana Hukum (SH), atau Sarjana Farmasi (SF), serta Gelar Akademis lanjutan seperti S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor) yang menunjukkan tingkat kemampuan akademis dan penelitian (riset).

dengan :

1.1.2.2 Sebutan Profesi seperti misalnya Pengacara/Notaris/Jaksa/Hakim, atau Apoteker, yaitu sebutan bagi para penyandang gelar akademis yang mempraktekkan hasil pendidikan akademisnya itu sebagai profesinya sehari-hari.
Dan lazimnya sebutan profesi ini diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi beberapa persyaratan kemampuan dan pengalaman profesional yang ditambahkan atas pendidikan akademisnya.
Ketentuan Pemerintah mengenai Sebutan Profesi ini menyebutkan bahwa penetapan mengenai suatu sebutan profesi dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi yang bersangkutan.

1.1.3 Dengan mengikuti ketentuan sedemikian itu, maka PII, sebagai wadah berhimpunnya para Sarjana Teknik dan Sarjana Pertanian yang berprofesi di dunia keinsinyuran (engineering), meluncurkan sebutan profesi Insinyur bagi para anggotanya.
1.1.4 Sebutan profesi Insinyur ini, yang disingkat Ir., dapat dicantumkan oleh penyandangnya di depan namanya.
1.2 SERTIFIKAT KEPROFESIONALAN
1.2.1 Selanjutnya PII meluncurkan pula sertifikat keprofesionalan Insinyur Profesional, yang disertifikasikan pada penyandang Sebutan Profesi Insinyur yang :

1.2.1.1 Mempunyai dasar pengetahuan kesarjanaan (knowledge base) untuk profesi keinsinyuran.
1.2.1.2 Telah mengumpulkan pengalaman dan kemampuan profesi keinsinyuran yang cukup untuk memenuhi suatu persyaratan bakuan kompetensi (competency standard) yang ditetapkan PII.
1.2.1.3 Mandiri dalam mengemban tanggungjawab profesinya.
1.2.1.4 Melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran itu sebagai profesinya sehari-hari.
1.2.1.5 Memelihara kemutakhiran kemampuan profesionalnya.

1.2.2 Sertifikasi keprofesionalan Insinyur Profesional ini, yang disingkat IP, dapat dicantumkan oleh penyandangnya di belakang namanya.
1.2.3 Sertifikasi keprofesionalan IP mempunyai 3 (tiga) jenjang :

1.2.3.1 Insinyur Profesional Muda (IP) :
Mampu melaksanakan tugas profesional keinsinyuran :
a. Secara mandiri, untuk kegiatan keinsinyuran yang umum dan/atau baku. atau
b. Di bawah bimbingan IPM/IPU, untuk kegiatan keinsinyuran yang lebih canggih di mana diperlukan kreativitas dan/atau inovasi.

1.2.3.2 Insinyur Profesional Madya (IPM) :
Mampu melaksanakan tugas profesional keinsinyuran secara mandiri.

1.2.3.3 Insinyur Profesional Utama (IPU) :
Mampu melaksanakan tugas eksekutif profesional keinsinyuran :
a. Yang sangat menjurus (super specialised) dan/atau
b. Yang sangat mendalam (mumpuni) dan/atau
c. Dengan memimpin sejumlah IPM dan/atau IP multi disiplin.

1.2.4 Dalam pelaksanaan Program IP ini, PII menjalin kemitraan dengan Insititution of Engineers, Australia (I.E.Aust.), suatu lembaga yang setara dengan PII di Australia, untuk dapat lebih menjamin bahwa sistem sertifikasi IP Indonesia ini akan mencapai standar internasional.
1.2.5 PII juga menjadi anggota tetap Delegasi Indonesia pada APEC Human Resources Development Working Group (HRD-WG) on Mutual Recognition, suatu lembaga yang merumuskan pengakuan timbal-balik atas sertifikasi keprofesionalan di antara negara-negara APEC, sehingga PII mempunyai akses untuk menjamin bahwa sistem sertifikasi IP Indonesia ini akan memperoleh pengakuan kesetaraan internasional.
1.2.6 Untuk pertama kalinya, Sertifikat Insinyur Profesional diberikan kepada sejumlah Insinyur Sipil, Elektro, Mesin dan Kimia pada tanggal 14 Maret 1997, oleh Ketua Dewan Pembina PII, Prof. Dr.Ing. B. J. Habibie.
2. LATAR BELAKANG
Latar belakang diluncurkannya sebutan profesi Ir. dan sertifikasi keprofesionalan IP oleh PII adalah :
2.1 KENDALA KEINSINYURAN INDONESIA
Adanya beberapa kendala yang inheren dalam dunia keinsinyuran Indonesia :
2.1.1 Gelar Insinyur :
2.1.1.1 Sejak 20 @ 25 tahun terakhir dalam ijazah tamatan Perguruan Tinggi Teknik dan Pertanian tidak disebut adanya gelar Insinyur, sehingga Ir. pada dasarnya adalah gelar kesarjanaan yang”liar”.
2.1.1.2 Kalau kemudian dikatakan Insinyur adalah suatu Sebutan Profesi, maka ia merupakan sebutan profesi yang sangat heterogen karena belum pernah ditetapkan kualifikasinya. Siapa saja bisa mengaku berprofesi insinyur, apakah sipil, listrik, mesin, kimia, komputer, lingkungan, pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan (situasinya mirip gelar doktorandus).

2.1.1.3 Dibandingkan sebutan profesi lain seperti Dokter, Akuntan, Notaris, Apoteker, dsb., sebutan profesi Insinyur jauh tertinggal dalam keabsahan statusnya, klasifikasinya, tanggungjawab perdatanya (legal liability), dan proteksi keprofesiannya.
2.1.1.4 Sebutan profesi Ir. Indonesia juga belum mempunyai kesetaraan internasional. Dalam hal ini Indonesia paling tertinggal di kawasan kita ini. Australia, Selandia Baru dan hampir semua negara ASEAN (kecuali, barangkali, Vietnam, Laos dan Myanmar) telah mempunyai sebutan profesi keinsinyuran yang jelas keabsahannya serta saling diakui antara satu negara dengan yang lainnya.

2.1.2 Organisasi PII :
Kalau hendak dikatakan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia adalah organisasi profesi yang menghimpun para penyandang sebutan profesi “insinyur”, maka nyata terlihat adanya berbagai kendala organisatoris dalam tubuh PII :
2.1.2.1 Hingga beberapa tahun terakhir ini PII lebih bersifat “ormas” daripada organisasi profesi, di mana ia dengan jumlah anggota yang besar lebih menonjol sebagai political pressure group daripada kelompok peningkatan kemampuan profesional.
2.1.2.2 Stelsel keanggotaan PII selama ini otomatis, di mana semua lulusan perguruan tinggi teknik dan pertanian dianggap sebagai anggotanya, sehingga membuat PII makin bersifat seperti orsospol.

2.1.2.3 Kegiatan PII yang terutama selama ini adalah kegiatan yang bersifat paguyuban (social club), seperti olahraga, halal-bihalal, peringatan HUT, dan semacamnya, bahkan menonjol pula kegiatan PII yang menghimpun para istri insinyur. Sementara yang bersifat pembinaan keprofesian sangat minim dilakukan.
2.1.2.4 Sangat pula menonjol kelemahan PII dalam ketersediaan informasi mengenai angota-anggotanya yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir, suatu hal yang justeru mutlak diperlukan dalam suatu organisasi profesi.

2.1.3 Sementara itu tuntutan peningkatan pembangunan nasional dan era globalisasi menghendaki tersedianya sumber daya keinsinyuran Indonesia yang tertata dengan baik dan mempunyai profesionalisme yang tinggi :

2.1.3.1 Registrasi dan Klasifikasi-Kualifikasi :
Sebenarnya sudah lama berbagai lembaga, pemerintah maupun swasta, karena kebutuhannya masing-masing, memerlukan adanya suatu sistem registrasi tenaga keinsinyuran Indonesia yang baik, di mana para insinyur terklasifikasi menurut kualifikasi keprofesionalannya.

Contoh klasik dalam hal ini adalah Pemerintah DKI Jakarta yang telah lama memberlakukan sistem SIBP, yang salah satu sub-sistemnya adalah registrasi dan klasifikasi para insinyur.
Contoh lainnya adalah BAPPENAS yang untuk keperluan penetapan billing rate, memerlukan suatu sistem klasifikasi insinyur menurut jenjang kualifikasi keprofesionalannya, terutama untuk membandingkannya dengan kualifikasi tenaga ahli asing.
Di sektor swasta pun terdapat perusahaan-perusahaan, terutama yang multi-national dan mempekerjakan banyak insinyur, yang hendak atau telah mengklasifikasikan para insinyurnya menurut kualifikasi keprofesionalannya, yaitu antara lain untuk pengaturan skala penggajiannya.

2.1.3.2 Tatanan Industrial :
Era persaingan global kini tidak lagi dapat dijawab dengan proteksi, tetapi dengan peningkatan daya saing bangsa.
Dan untuk meningkatkan daya saing diperlukan suatu kinerja budaya industrial yang kreatif, inovatif, produktif dan efisien.
Budaya industrial semacam itu hanya dapat dilahirkan oleh suatu tatanan industrial yang maju, di mana para pelaku profesional berkiprah dalam lingkungan yang kompetitif, menuruti kode-kode, standar-standar, serta sistem sertifikasi dan akreditasi yang mereka kembangkan dan patuhi sendiri.
Kiprah semacam itu hanya dapat berlangsung dalam himpunan profesi yang terorganisasikan dengan mapan dan melaksanakan kegiatan registrasi, sertifikasi dan pembinaan keprofesian secara mantap dan berkelanjutan.

2.1.3.3. Pertanggungjawaban Perdata :
Salah satu ciri seorang profesional adalah tanggungjawabnya yang penuh atas hasil karyanya, termasuk kesiapannya bertanggungjawab secara perdata terhadap kemungkinan kesalahannya dalam menghasilkan barang atau jasa keinsinyuran.
Di lain pihak, keprofesionalan seorang insinyur akan memberikannya pula kemudahan finansial dalam pelaksanaan tugasnya, seperti kredit profesi, keringanan premi asuransi dan sebagainya.
Suatu sistem sertifikasi keprofesionalan akan dapat menjadi wahana bagi pelaksanaan tatanan pertanggungjawaban perdata (legal liability scheme) ini.

2.2 MENGAPA MASIH PERLU Ir. ?
Walaupun diakui adanya kendala yang inheren sebagai tersebut di atas, haruslah tetap disadari bahwa PII membuktikan dirinya sebagai suatu wahana pengabdian dan perjuangan yang penting peranannya, baik sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, maupun sebagaimana yang akan diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan di masa kini dan mendatang.
Diketahui bahwa :
2.2.1 Banyak aktivis-aktivis kepengurusan PII merupakan sarjana-sarjana teknik dan pertanian terkemuka yang kini mungkin tidak lagi secara langsung menekuni profesi keinsinyuran, namun peran-serta mereka dalam membina organisasi perjuangan ini tetap diperlukan.
2.2.2 Di luar kepengurusan PII pun banyak sarjana-sarjana teknik dan pertanian senior dan terkemuka, bahkan di antaranya ada yang ijazah kesarjanaannya masih memberikan gelar Ir., yang masih diperlukan peran-sertanya dalam pembinaan profesi keinsinyuran Indonesia melalui organisasi profesi PII, dan karena itu tetap diperlukan keberadaannya dalam jajaran warga himpunan insinyur ini.
2.2.3 Di Indonesia, PII, di samping fungsinya sebagai organisasi profesi, adalah juga satu-satunya organisasi yang mempunyai fungsi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyuarakan aspirasi para insinyur (engineers) secara menyeluruh.
Oleh karena itu baik mereka yang sarjana teknik atau pertanian tetapi tidak secara langsung berprofesi di bidang keinsinyuran, maupun mereka yang sehari-hari bekerja di bidang profesi keinsinyuran, haruslah dapat tetap terhimpun dalam PII.
Namun dengan suatu diferensiasi keprofesionalan di antara mereka itu.
Dan untuk inilah akan dibedakan antara “Insinyur (Ir.)” dengan “Insinyur Profesional (IP)”.
Dari uraian pada Butir 2.1 dan 2.2 di atas jelaslah bahwa telah sangat mendesak keperluannya akan adanya suatu sistem yang mengatur sebutan profesi keinsinyuran di Indonesia, dan sekaligus mengatur sertifikasi keprofesionalan para insinyur tersebut.
Untuk itulah PII meluncurkan sebutan profesi Insinyur dan menyelenggarakan program sertifikasi Insinyur Profesional ini.
3. TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN
3.1 TUJUAN
Tujuan diselenggarakannya Program IP ini adalah :
3.1.1 Berkembangnya dunia keinsinyuran Indonesia sehingga menjadi :
3.1.1.1 Sumber daya profesionalisme yang tangguh, yang dapat lebih mampu menghadapi tantangan peningkatan pembangunan serta peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
3.1.1.2 Sumber daya keinsinyuran dengan bakuan keahlian, kemahiran dan profesionalisme yang setara dengan bakuan internasional sehingga lebih siap menghadapi persaingan global.
3.1.1.3 Bidang profesi yang mempunyai keabsahan, pertanggung-jawaban perdata (legal liability) dan perlindungan yang jelas dan pasti.
3.1.2 Tertransformasikannya PII menjadi organisasi profesi yang sesungguhnya, yang merupakan kancah bagi anggotanya untuk berkiprah mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengabdikannya bagi kejayaan Bangsa dan Negara.

3.2 MANFAAT
Manfaat diselenggarakannya Program IP ini adalah :
3.2.1 Manfaat Nasional :
3.2.1.1 Berkembangnya sistem pembinaan anggota PII sebagai bagian sumber daya profesionalisme nasional yang selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan Iptek.
3.2.1.2 Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat atas keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran, karena hanya insinyur yang berkompeten yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran.
3.2.1.3 Terbentuknya jalur pertanggung-jawaban perdata atas hasil karya, produk dan jasa keinsinyuran.
3.2.1.4 Terciptanya kesetaraan internasional bagi jenjang keprofesionalan tenaga keinsinyuran nasional, yang sekaligus dapat dipergunakan untuk bench-marking tenaga keinsinyuran asing yang akan bekerja di Indonesia.

3.2.2 Manfaat Perorangan :
3.2.2.1 Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi, keahlian dan kemampuan keinsinyuran dari seseorang yang menyandang sertifikasi IP.
3.2.2.2 Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi, keahlian dan kemampuan itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan.
3.2.2.3 Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier, di samping jalur struktural dan manajemen, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang kembali akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut.
3.2.2.4 Terdapatnya kemudahan untuk turut-serta dalam proyek-proyek pembangunan keinsinyuran bila persyaratan keprofesionalan kelak telah diberlakukan Pemerintah.
3.2.2.5 Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line.
3.2.2.6 Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi IP Indonesia di luar negeri.

3.2.3 Manfaat Kelembagaan :
3.2.3.1 Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir bagi lembaga kedinasan atau perusahaan yang hendak melakukan rekrutmen insinyur.
3.2.3.2 Terciptanya iklim keprofesionalan dalam lembaga/perusahaan, yang kembali akan mendorong si insinyur untuk makin menekuni dan meningkatkan keahliannya.
3.2.3.3 Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai.
3.2.3.4 Tersedianya instrumen untuk mengatur billing-rate yang sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi.
3.2.3.5 Terdorong naiknya kinerja lembaga/perusahaan akibat peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.
3.3 SASARAN :
Untuk mencapai tujuan-tujuan dan meraih manfaat-manfaat tersebut di atas, telah ditetapkan sasaran-sasaran program sebagai berikut :
3.3.1 Sasaran Perorangan :

3.3.1.1 Terlaksananya pemberian sebutan profesi Insinyur hanya bagi mereka yang menjadi anggota PII, yaitu Sarjana Teknik dan Pertanian yang secara aktif mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota PII (stelsel aktif).
3.3.1.2 Terlaksananya sertifikasi Insinyur Profesional jalur baku bagi Sarjana Teknik dan Pertanian yang telah mengumpulkan pengalaman dan kemampuan profesi keinsinyuran yang cukup untuk memenuhi persyaratan bakuan kompetensi yang ditetapkan PII serta yang mempraktekkan keinsinyuran itu sebagai profesinya sehari-hari.
3.3.1.3 Terlaksananya secara khusus sertifikasi sejumlah besar Sarjana Teknik dan Pertanian yang selama ini telah disebut “Insinyur” untuk menjadi Insinyur Profesional, melalui jalur transisional.
3.3.1.4 Diperolehnya keabsahan sebutan profesi Insinyur Profesional dari berbagai aspeknya (civil effect, legal liability, klasifikasi-kualifikasi, proteksi profesi, dsb.).
3.3.1.5 Tercapainya kesetaraan internasional bagi sebutan profesi Insinyur Profesional Indonesia.

3.3.2 Sasaran Kelembagaan :
3.3.2.1 Tergalangnya kemampuan organisasi PII untuk mengelola program Insinyur Profesional secara mapan dan berkelanjutan.
3.3.2.2 Terbentuknya kemampuan organisasi PII untuk menjadi sumber data informasi keinsinyuran Indonesia yang selalu mutakhir dan bahkan “on-line”.
3.3.2.3 Tersedianya sarana bagi mendukung anggota dalam upaya mereka untuk senantiasa mengikuti perkembangan Iptek, terutama sarana pelatihan.
3.3.2.4 Terdukungnya Badan Akreditasi Nasional Depdikbud dalam mengakreditasi pendidikan tinggi teknik dan pertanian sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai dasar pengetahuan profesi, terutama dengan memberi masukan berupa hasil tinjauan dari sudut pandang “pemakai (user)” produk dan jasa keinsinyuran.
4. PERSYARATAN SERTIFIKASI
Calon IP dapat disertifikasi menjadi IP setelah menunjukkan bahwa ia :
o Mempunyai Dasar Pengetahuan (Knowledge Base) Profesi Keinsinyuran
o Mempunyai Pengalaman Profesi Keinsinyuran
o Memenuhi Syarat Bakuan Kompetensi (Competency Standard) Profesi Keinsinyuran
4.1 Persyaratan dasar Pengetahuan:
Pada dasarnya, secara universal, dasar pengetahuan (knowledge base) profesi keinsinyuran adalah apa yang diperoleh seseorang ketika mengikuti dan menamatkan pendidikan kesarjanaan ilmu teknik atau pertanian.
Namun dalam konteks situasi dan kondisi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, maka untuk pelaksanaan program IP perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1.1 Cakupan Kurikulum :
Kurikulum pendidikan tinggi teknik dan pertanian harus dapat mencakup semua dasar pengetahuan yang diperlukan seseorang untuk memungkinkannya terjun berprofesi di dunia keinsinyuran.
Berdasar kurikulumnya itu, seorang Sarjana Teknik dan Pertanian harus :

4.1.1.1 Mempunyai kwalifikasi kesarjanaan :
a. Memiliki penguasaan ilmu-ilmu dasar dan perangkat kerekayasaan yang cukup serta cakap dan trampil dalam menggunakannya, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat di bidang pekerjaannya
b. Memiliki penguasaan ilmu-ilmu sains dan keinsinyuran yang cukup, sehingga dapat mengikuti perkembangan baru di bidang kejuruannya, dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta dapat mengikuti program pelatihan, penataran, pemutakhiran dan/atau studi lanjutan.

4.1.1.2 Dapat bekerja :
a. Cakap dan trampil di bidang kejuruannya.
b. Dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan.
c. Dapat menggunakan nalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data dan informasi yang ada.
d. Mengetahui dan dapat memanfaatkan kaidah-kaidah matematika dan fisika untuk melaksanakan tugas pekerjaan.
e. Dapat menggunakan konsep-konsep iptek untuk menjelaskan hal-hal yang kurang/tidak jelas.
4.1.1.3 Dapat belajar :
a. Mengetahui bagaimana belajar dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.
b. Menyadari bahwa iptek selalu maju dan berkembang.
c. Mampu berkomunikasi dengan yang lebih ahli untuk memperoleh bantuan mereka.
4.1.1.4 Mempunyai etos kerja yang tinggi :
a. Menghayati penting dan perlunya keseriusan dan konsentrasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
b. Mampu mandiri dalam bekerja, berupaya dan mengambil keputusan.
c. Memiliki martabat dan mutu kecendekiaan.
d. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan.
Kalau dilihat kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas ini, maka sebenarnya yang kompeten untuk menetapkan cakupan kurikulum terhadap pengetahuan dasar profesi adalah organisasi profesi keinsinyuran, dalam hal ini PII.

4.1.2 Mutu Perguruan Tinggi :
Untuk dapat memberikan dasar pengetahuan tersebut di atas, proses belajar-mengajar dalam suatu perguruan tinggi teknik atau pertanian harus terjamin mutunya.
Di samping pengelolaan mutu secara internal, perguruan tinggi harus menjalin hubungan dengan para pemakai insinyur (employers) dan pengguna produk/jasa keinsinyuran, untuk dapat senantiasa memperoleh umpan balik dari pihak eksternal mengenai mutu akademisnya serta relevansi kurikulumnya dengan kebutuhan masyarakat.
Pada galibnya, lembaga masyarakat yang mampu membawakan aspirasi para pemakai insinyur dan pengguna produk/jasa keinsinyuran, dalam memberikan umpan-balik sedemikian itu, adalah organisasi profesi PII.

4.1.3 Jaminan Cakupan Kurikulum dan Mutu Akademis Perguruan Tinggi :

4.1.3.1 Akreditasi :
Untuk menjamin bahwa suatu perguruan tinggi menetapkan kurikulum yang mencakup pengetahuan dasar profesi keinsinyuran, dan bahwa perguruan tinggi itu menyelenggarakan kegiatan akademis yang bermutu tinggi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu ada proses akreditasi bagi perguruan tinggi.

Menurut ketentuan Pemerintah, akreditasi itu dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), suatu badan otonom yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hingga sekarang BAN belum sampai pada mengakreditasi perguruan-perguruan tinggi teknik dan pertanian.

Bahkan kalau dilihat kemajuan lingkup pekerjaan BAN sampai kini, kelihatannya lima tahun mendatangpun perguruan tinggi teknik dan pertanian belum akan tersentuh oleh BAN.
Dalam hal BAN belum berfungsi, acuan yang ada adalah klasifikasi perguruan tinggi yang sekarang masih berlaku, yaitu “Terdaftar”, Diakui” dan “Disamakan”.
Tetapi klasifikasi ini berlaku hanya untuk Perguruan Tinggi Swasta, dengan anggapan dasar bahwa Perguruan Tinggi Negeri yang manapun sudah pasti mutunya baik.
Padahal kebenaran anggapan dasar tersebut sangat diragukan

4.1.3.2 Pendidikan Tambahan :
Kalaupun sudah ada lembaga yang mengakreditasi perguruan tinggi, maka pasti akan ditemui perguruan tinggi yang cakupan kurikulumnya tidak cukup untuk memberi pengetahuan dasar keprofesian ataupun yang mutu akademisnya rendah.
Dalam hal ini, bagi lulusan perguruan tinggi semacam itu perlu diberikan pendidikan tambahan keprofesian untuk melengkapkan pengetahuan dasar profesi baginya.
4.1.3.3 Peranan PII Dalam Menjamin Mutu Akademis :
Di berbagai negara lain, akreditasi perguruan tinggi dan pemberian pendidikan tambahan keprofesian dilaksanakan oleh organisasi profesi.
Pada saat ini sumber daya dan kemampuan PII masih sangat jauh untuk dapat melakukan hal itu.
Situasi dan kondisi ketatanegaraan di Indonesia pun kiranya belum memungkinkan hal itu.
Namun demikian sudah harus dimulai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan PII ke arah itu. Dan untuk itu PII telah mengadakan penjajagan kerjasama dengan Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), suatu lembaga akreditasi pendidikan tinggi keteknikan di Amerika Serikat, yang sangat tinggi reputasi internasionalnya.

4.1.4 Jalur Artikulasi :
Di negara-negara lain, seorang yang bukan sarjana dimungkinkan untuk menjadi IP.
Yaitu setelah ia menempuh suatu jalur peningkatan pengetahuan dasar yang rigorous untuk hal itu.
Jalur ini disebut jalur artikulasi.
Di Indonesia pun, sampai akhir dasawarsa 50-an dikenal gelar “insinyur praktek” bagi mereka yang articulated ini.
Karena Anggaran Dasar PII menyatakan bahwa keanggotaan PII hanya terbuka bagi para sarjana, maka pada saat ini jalur artikulasi untuk IP tidak/belum dimungkinkan.
Namun melihat kecenderungan global, maka PII, cepat atau lambat, harus membuka kemungkinan bagi jalur artikulasi ini.
Apalagi di Indonesia kini pun terdapat asosiasi profesi keteknikan yang menerima profesional non-sarjana sebagai anggotanya, bahkan disertifikasikan-nya pula.

4.2 Persyaratan Pengalaman Profesi:
Tak seorangpun sarjana yang baru lulus akan langsung dapat mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran profesional.
Kompetensi profesi adalah sesuatu yang diperoleh seseorang dengan menarik pelajaran dari pengalamannya melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran selama kurun waktu tertentu.
Dalam mengumpulkan pengalaman profesionalnya, seseorang harus melaksanakannya dengan teratur :

4.2.1 Harus Tercatat :
Agar dapat menarik pelajaran yang optimum dari pengalamannya, seseorang harus melakukan dokumentasi yang baik atas pengalamannya melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran.
Untuk itu harus dipunyai Buku Catatan Pengalaman Keinsinyuran (Logbook), di mana pengalaman pekerjaan keinsinyuran di dokumentasikan dengan sistematis.
4.2.2 Harus Terstruktur :
Agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan, pengalaman seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran haruslah terstruktur dengan semestinya (appropriate) :

4.2.2.1 Dari tingkat kerumitan yang rendah ke yang tinggi.
4.2.2.2 Berpindah-pindah bagian sehingga melengkapi lingkup pengalaman untuk suatu tugas tertentu.
4.2.2.3 Berganti-ganti tugas sehingga melengkapi jenis-jenis pengalaman yang nantinya dipersyaratkan dalam Bakuan Kompetensi.

Akhirnya, pada waktu mengajukan permohonan/aplikasi untuk menjadi IP, si calon harus menyusun suatu Laporan Praktek Keinsinyuran (LPK).
LPK ini harus menguraikan pengalaman si calon mengerjakan tugas-tugas keinsinyurannya yang terstruktur itu, di kaitkan dengan pemenuhan persyaratan Bakuan Kompetensi.

4.2.3 Waktu Pengalaman :
4.2.3.1 Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain yang telah lama melaksanakan sertifikasi, maka waktu yang diperlukan seseorang untuk dapat mengumpulkan pengalaman praktek keinsinyuran yang cukup bagi memenuhi persyaratan Bakuan Kompetensi, adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4.2.3.2 Namun apabila seseorang bekerja di dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk memberikan pengalaman yang terstruktur, maka waktu yang diperlukan dapat dipercepat menjadi 3 (tiga) tahun.
3. Oleh karena itu PII merencanakan untuk menemu-kenali lembaga lembaga dan perusahaan di mana terdapat lingkungan kerja yang kondusif sedemikian itu, dan menjadikannya mitra dalam pembinaan profesi keinsinyuran di wilayah yang bersangkutan.
4.3 Persyaratan Bakuan Kompetensi:
Persyaratan terpenting untuk Sertifikasi IP adalah dipenuhinya Bakuan Kompetensi IP.
Bakuan Kompetensi IP ini adalah pokok-pokok acuan yang dapat dipergunakan untuk menilai tata keseimbangan yang menyeluruh dari kecendekiaan, pengetahuan, ketrampilan, kearifan, pengalaman dan tatalaku yang perlu dipunyai seorang Insinyur Profesional.

4.3.1 Rincian Bakuan Kompetensi
Bakuan Kompetensi dirinci atas Unit-Unit Kompetensi, di mana tiap Unit Kompetensi ini dirinci terlebih jauh atas Elemen-Elemen Kompetensi, sedangkan tiap Elemen Kompetensi dirinci lagi atas Uraian Kegiatan.

4.3.1.1 Unit Kompetensi :
Bakuan Kompetensi dirinci atas Unit-Unit Kompetensi, yang menunjukkan bidang-bidang kegiatan profesional secara garis besar.
4.3.1.2 Elemen Kompetensi :
Tiap Unit Kompetensi dirinci terlebih lanjut atas Elemen-Elemen Kompetensi, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Unit Kompetensi yang bersangkutan.
4.3.1.3 Uraian Kegiatan :
Selanjutnya setiap Elemen Kegiatan dirinci atas berbagai Uraian Kegiatan, yang menjelaskan unjuk kerja yang dapat dinilai secara obyektif dalam Elemen Kompetensi yang bersangkutan, untuk dapat menilai kompetensi seorang calon Insinyur Profesional.

4.3.2 Penguasaan Bakuan Kompetensi
4.3.2.1 Penguasaan Unit Kompetensi :
Untuk dapat disertifikasi menjadi Insinyur Profesional, seorang calon harus menunjukkan penguasaannya atas Bakuan Kompetensi, yaitu dengan menunjukkan penguasaannya atas Unit-Unit Kompetensi.
Telah ditetapkan adanya 11 (sebelas) Unit Kompetensi.
4 (empat) Unit Kompetensi yang pertama, yang untuk selanjutnya disebut Unit Kompetensi Wajib, harus dikuasai kesemuanya.
Dari antara 7 (tujuh) Unit Kompetensi berikutnya, yang selanjutnya disebut Unit Kompetensi Pilihan, harus dikuasai sekurang-kurangnya 2 (dua) Unit Kompetensi yang dipilih sendiri oleh si calon.

4.3.2.2 Penguasaan Elemen Kompetensi :
Untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas suatu Unit Kompetensi, seorang calon Insinyur Profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai sekurang-kurangnya separuh dari semua Elemen-Elemen Kompetensi yang ada dalam Unit Kompetensi yang bersangkutan.
Khusus untuk Unit Kompetensi yang pertama, yaitu “Kode Etik Insinyur Indonesia dan Etika Profesi Keinsinyuran”, maka semua Elemen Kompetensinya harus dikuasai.

4.3.2.3 Penguasaan Uraian Kegiatan :
Untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas suatu Elemen Kompetensi, seorang calon Insinyur Profesional harus menunjukkan bahwa ia telah pernah melaksanakan dengan baik sekurang-kurangnya 1 (satu) dari antara kegiatan-kegiatan yang tercantum sebagai Uraian Kegiatan dalam Elemen Kompetensi yang bersangkutan.
5. PELAKSANAAN SERTIFIKASI
5.1 FORMULIR APLIKASI IP
Permohonan untuk menjadi IP diajukan dengan mengisi suatu berkas formulir, yaitu Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).
Pada FAIP itu diisikan semua informasi mengenai pemohon/calon IP yang kiranya dapat menjadi pemenuhan syarat-syarat sertifikasi IP sebagaimana diuraikan di muka.
Dalam mengisi FAIP itu, pemohon/calon IP harus berusaha sejauh mungkin untuk mencantumkan semua kegiatan keinsinyuran dan aktifitas lain yang pernah dilakukannya, yang kiranya dapat diakukan (di-claim) sebagai pemenuhan persyaratan Bakuan Kompetensi.
Informasi yang diisikan ke dalam FAIP itu terkelompokkan atas 6 (enam) bagian :

5.1.1 Data Pribadi :
5.1.1.1 Umum.
5.1.1.2 Pendidikan Formal.
5.1.1.3 Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Yang Dimasuki.
5.1.1.4 Tanda Penghargaan Yang Diterima.
5.1.1.5 Pendidikan/Pelatihan Teknik/Pertanian dan Profesi Keinsinyuran Yang Diikuti.
5.1.1.6 Pendidikan/Pelatihan Manajemen dan Bidang Lainnya Yang Diikuti.

5.1.2 Kualifikasi Kode Etik Insinyur Indonesia dan Etika Profesional :
5.1.2.1 Referensi Kode Etik dan Etika Profesi.
5.1.2.2 Pengertian, Pendapat dan Pengalaman Sendiri.

5.1.3 Kualifikasi Profesional :
5.1.3.1 Pengalaman Dalam Perencanaan & Perancangan dan/atau Pengalaman Dalam Pengelolaan Tugas-Tugas Keinsinyuran.
5.1.3.2 Pengalaman Mengajar Pelajaran Keinsinyuran dan/atau Manajemen dan/atau Pengalaman Mengembangkan Pendidikan/Pelatihan Keinsinyuran dan/atau Manajemen.
5.1.3.3 Pengalaman Dalam Penelitian, Pengembangan dan Komersialisasi dan/atau Pengalaman Menangani Bahan Material dan Komponen.
5.1.3.4 Pengalaman Dalam Pekerjaan Manufaktur atau Produksi dan/atau Pengalaman Perekayasaan dan/atau Konstruksi/Instalasi.
5.1.3.5 Pengalaman Dalam Manajemen Usaha dan Pemasaran Teknik dan/atau Pengalaman Dalam Manajemen Pembangunan dan Pemeliharaan Asset.

5.1.4 Publikasi, Komunikasi Dan Temuan/Inovasi Di Bidang Keinsinyuran :
5.1.4.1 Karya Tulis di Bidang Keinsinyuran Yang Dipublikasikan.
5.1.4.2 Makalah/Tulisan Yang Disajikan Dalam Seminar / Lokakarya Keinsinyuran.
5.1.4.3 Seminar/Lokakarya Keinsinyuran Yang Diikuti.
5.1.4.4 Karya Temuan/Inovasi/Paten dan Implementasi Teknologi Baru.

5.1.5 Bahasa Yang Dikuasai.
6. Pernyataan.
5.2 CARA PENILAIAN
Penilaian terhadap FAIP dilakukan dengan memberi nilai (score) pada semua kegiatan (aktifitas) keinsinyuran yang pernah dilaksanakan oleh si pemohon/calon IP, sepanjang kegiatan tersebut sesuai (match) dengan uraian kegiatan dalam Bakuan Kompetensi.
Pemberian nilai (score) pada aktifitas keinsinyuran itu dilaksanakan dengan membeda-bedakan nilainya menurut :
5.2.1 Peranan Pemohon/Calon IP :
Untuk peranan si pemohon/calon IP yang berbeda-beda dalam melaksanakan aktifitasnya, akan diberikan nilai yang berbeda pula.
Misalnya kalau peranannya hanya turut-serta (participate), maka nilainya akan lebih rendah daripada kalau peranannya adalah berperan-serta (contribute).

5.2.2 Kedalaman (Intensitas) Pengalaman :
Untuk tingkat kedalaman (intensitas) pengalaman yang berbeda-beda dalam melaksanakan aktifitas yang sama, akan diberikan nilai yang berbeda pula.
Misalnya kalau suatu aktifitas hanya pernah dilaksanakan satu kali maka nilainya akan lebih rendah daripada kalau aktifitas yang sama pernah dilakukannya sepuluh kali.

5.2.3 Kerumitan (Kompleksitas) Aktifitas :
Untuk jenjang kerumitan (kompleksitas) kegiatan/aktifitas yang berbeda-beda, akan diberikan nilai yang berbeda pula.
Misalnya kalau aktifitasnya bersangkutan dengan gedung satu tingkat atau tenaga kerja sepuluh orang atau biaya satu juta, maka nilainya akan lebih rendah daripada kalau aktifitas itu bersangkutan dengan gedung sepuluh tingkat atau tenaga kerja seratus orang atau biaya seratus juta.
5.3 MAJELIS PENILAI
Penilaian terhadap FAIP dilaksanakan oleh para Penilai (Assessor) yang tergabung dalam suatu Majelis Penilai (Assessor Panel) yang dibentuk oleh PII.
Setiap FAIP akan dinilai oleh 3 (tiga) Penilai :
5.3.1 Penilai yang mendalami tatacara sertifikasi IP dan ketentuan-ketentuan PII.
5.3.2 Penilai yang spesialisasi sub-kejuruannya sama dengan si pemohon/calon IP yang mengisi FAIP yang bersangkutan.
5.3.3 Penilai yang bidang pekerjaannya sama dengan si pemohon/calon IP yang mengisi FAIP yang bersangkutan.

5.4 TATACARA SERTIFIKASI
Proses sertifikasi IP merupakan proses lanjutan setelah proses keanggotaan PII, oleh karena itu seorang pemohon/calon IP harus terlebih dahulu mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) PII.

5.4.1 Perangkat Organisasi :
Dalam proses sertifikasi IP ini, perangkat organisasi yang terlibat adalah sebagai berikut :

5.4.1.1 Ketua Umum :
Ketua Umum PII adalah penanggung-jawab tertinggi dari Program Sertifikasi Insinyur Profesional ini, dan untuk itu Ketua Umum menanda-tangani setiap sertifikat IP yang diterbitkan.
5.4.1.2 Pengurus Pusat d.h.i. Dewan Keanggotaan :
Untuk menetapkan kebijakan umum mengenai masalah-masalah keanggotaan dan sertifikasi, maka Pengurus Pusat membentuk suatu Dewan Keanggotaan.
5.4.1.3 Biro Sertifikasi IP :
Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sertifikasi IP yang telah ditetapkannya, maka Dewan Keanggotaan membentuk Biro Sertifikasi IP sebagai lembaga pelaksana.
5.4.1.4 Biro Kejuruan d.h.i. Majelis Penilai :
Untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap pengajuan aplikasi pemohon/calon IP, sesuai dengan Bakuan Kompetensi dan menuruti kekhasan tiap-tiap kejuruan, maka Badan-Badan Kejuruan membentuk Majelis Penilai (Assessor Panel).
5.4.1.5 Pengurus Cabang atau Badan Kejuruan :
Hubungan langsung dengan para pemohon/calon IP, seperti misalnya untuk :
a. Distribusi FAIP,
b. Pengumpulan kembali FAIP,
c. Pemeriksaan awal terhadap kelengkapan FAIP,
d. Distribusi sertifikat yang telah ditanda-tangani Ketua Umum, dapat juga dilaksanakan oleh Pengurus Cabang atau Badan Kejuruan yang bersangkutan.
Selain Pengurus Cabang atau Badan Kejuruan, maka Perusahaan di mana calon IP bekerja, setelah meminta/menerima FAIP tersebut dari Biro Sertifikasi IP, dapat pula mendistribusikan dan menyerahkan FAIP tersebut.

5.4.2 Proses Sertifikasi :

5.4.2.1 Pengisian FAIP :
Setelah menjadi Anggota PII, pemohon/calon IP mengisi Formulir Aplikasi dan melengkapi semua persyaratan ikutannya untuk diserahkan ke Pengurus Cabang, Badan Kejuruan, Perusahaan yang bersangkutan, atau dapat langsung kepada Biro Sertifikasi IP.

5.4.2.2 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen :
Pemeriksaan akhir kelengkapan persyaratan administratif setiap FAIP yang telah diisi oleh pemohon/calon IP, dilakukan oleh Badan Kejuruan setelah menerima FAIP tersebut dari Biro Sertifikasi IP, PII Cabang, atau dari Perusahaan, ataupun yang telah diterima secara langsung oleh Badan Kejuruan yang bersangkutan.

5.4.2.3 Penelitian Dokumen dan Tabulasi Data Kompetensi :
FAIP yang sudah terisi dan lengkap diteliti kelengkapan dan kebenaran pengisiannya oleh Staf Majelis Penilai. Kemudian dilakukan tabulasi data kompetensi pemohon/calon IP sebagai bahan/acuan penilaian oleh Majelis Penilai.

5.4.2.4 Penetapan Memenuhi Persyaratan Penilaian dan Sertifikasi :
Setelah memenuhi persyaratan Bakuan Kompetensi, maka pemohon/calon IP direkomendasikan untuk dapat disertifikasi oleh Majelis Penilai.

5.4.2.5 Pemrosesan dan Penanda-tanganan Sertifikat
Dengan adanya rekomendasi sertifikasi dari Majelis Penilai, maka pemohon/calon IP diproses sertifikatnya oleh Biro Sertifikasi dan diajukan ke Ketua Umum dan Ketua Badan Kejuruan yang bersangkutan untuk ditandatangani.

5.4.2.6 Penerimaan Sertifikat
Pemohon/calon IP yang memenuhi syarat akan diberitahu oleh Badan Kejuruan yang bersangkutan dan akan menerima Sertifikat IP secara langsung pada saat acara pelantikan IP oleh Dewan Pembina PII.

5.4.2.7 Distribusi dan Penyerahan Sertifikat
Sertifikat yang telah ditanda-tangani tetapi belum diambil pada waktu acara pelantikan IP, akan diserahkan oleh Biro Sertifikasi langsung ke pemohon/calon IP, atau melalui Pengurus Cabang, atau Badan Kejuruan, setelah memenuhi persyaratan administratif.

5.4.3 Masa Berlaku :
5.4.3.1 Sertifikasi IP berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
5.4.3.2 Sertifikat yang telah habis masa berlakunya hanya dapat diperbaharui melalui pengajuan aplikasi kembali.
5.4.3.3 Rincian persyaratan aplikasi kembali akan ditetapkan kemudian.

5.4.4 Ketentuan Administratif :
5.4.4.1 Jatidiri Pemohon/Calon IP :
5.4.4.1.1 Pasfoto terbaru
5.4.4.1.2 Nomor Anggota PII
5.4.4.2 Biaya Sertifikasi :
5.4.4.2.1. Biaya FAIP dan bimbingan
pengisiannya ………………………………….. Rp. 75.000,-
5.4.4.2.2. Biaya penilaian (assessment) …………….. Rp. 250.000,-
5.4.4.2.3. Biaya administrasi dan
proses sertifikasi …………………………….. Rp. 675.000,-
5.4.4.3 Keringanan Biaya :
5.4.4.3.1 Untuk Pemohon Dini :

Untuk mereka yang mengajukan permohonan sebelum akhir 1998 akan diberikan rabat 80% (hanya membayar 20%) dari ketentuan tersebut pada butir 5.4.4.2 di atas, selama belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sertifikasi.

5.4.4.3.2 Keringanan lain :

Ketentuan tentang keringanan biaya setelah 1998, terutama bagi kelompok-kelompok seperti pegawai negeri/ABRI, usia muda dan sebagainya, sedang dipersiapkan.

5.4.4.4 Aplikasi Secara On-Line :

5.4.4.4.1 Saat ini, kalau dikehendaki, FAIP dapat diperoleh dalam bentuk disket, dan pengiriman FAIP yang sudah terisi dapat dilakukan melalui e-mail.
5.4.4.4.2 Dalam waktu dekat akan dimungkinkan pengambilan FAIP dan pengisiannya melalui Homepage PII dalam Internet (http://www.pii.or.id).
6. PENUTUP
Program Sertifikasi IP ini mempunyai berbagai program ikutan, seperti antara lain :
o Pengelolaan database Keinsinyuran Indonesia yang mutakhir dan on-line.
o Pembinaan keprofesionalan yang berkelanjutan (CPD = Continuing Professional Development).
Apabila semua itu terlaksana, dan Pengurus Pusat PII sangat berketetapan hati untuk melaksanakannya, maka “wajah” dunia keinsinyuran Indonesia akan sangat berubah, yang
tentunya menuju pada tingkat keprofesionalan yang jauh lebih baik.
Oleh karena itu, peran-serta seluruh jajaran PII dalam melaksanakan dan mensukseskan program ini mutlak adanya.
Begitu pula, dukungan dan peran-serta berbagai lembaga dan tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan program ini.
Sejumlah insinyur di lembaga-lembaga kedinasan, perusahaan-perusahaan dan daerah-daerah telah dihubungi untuk memperoleh tanggapan mereka tentang program ini.
Telah pula dihubungi berbagai pihak dalam masyarakat yang merupakan pemakai para insinyur dan/atau pengguna produk/jasa keinsinyuran.
Dan umumnya mereka semua itu menyampaikan pendapatnya bahwa mereka sangat antusias menaruh harapan yang tinggi bagi terlaksananya Program Sertifikasi IP ini dengan baik.
PII bertekad untuk memenuhi harapan mereka itu !

Sumber :
http://www.elektroindonesia.com/elektro